|
06 Mei 2007 |
Said Saggaf Tak Dapat Mencalonkan Lagi |
|
\"Berlapang dada\' itulah kata yang mewakili perasaan Said Saggaf, setelah uji meteril Pasal 58 UU Pemda ditolak Mahkamah Konstitusi. Said Saggaf tak dapat lagi mencalonkan untuk yang ketiga kalinya sebagai Bupati Sulbar.
|
| |
|
24 April 2008 |
Kewenangan Dibajak |
|
Merasa perannya dalam perlemen dibajak Undang-undang Pemilu.
Dewan Perwakilan Daerah lakukan uji Materiil |
| |
|
22 April 2008 |
Menyoroti Regulasi Pusat yang Saling Bertentangan |
|
Legislasi Lemah Daerah Bingung
Banyak pihak menilai, pemerintah pusat terlalu produktif dalam membuat regulasi. Terutama yang terkait pemerintah daerah. Akibatnya, aturan pemerintahan sering berganti-ganti. Tak jarang aturan baru itu bertentangan s |
| |
|
05 Maret 2007 |
DAK Diselewengkan? |
|
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan dana alokasi khusus.
|
| |
|
27 Februari 2008 |
DAK-DAU Dipangkas, Daerah Terancam Bangrut |
|
Pemerintah Pusat berancana memangkas anggaran untuk daerah pada APBN 2008, sebesar 15 persen yang selama ini tertuang dalambentuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.
|
| |
|
22 Februari 2007 |
Beban Lain Otoda |
|
Beberapa kasus konflik di atas mengindikasikan beberapa hal. Pertama, demokrasi internal parpol tidak terjadi dan struktur organisasi partai di Indonesia kebanyakan masih tersentralisasi. Dalam kasus ini, meski pilkada adalah kepentingan lokal dan ba |
| |
|
14 Januari 2007 |
Jimly Assiddiqie : Otonomi Daerah Harus Dijaga |
|
Pelaksanaan otonomi daerah harus dijaga. Ini adalah buah perjuangan panjang desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah menggambarkan keinginan untuk membendung kecenderungan sentralisme dan konsentrisme di dalam pengelolaan negara dan mengurus kepen |
| |
|
29 Oktober 2007 |
Menyoal Sengketa Batas Wilayah |
|
Pasca bergulirnya kebijakan otonomi Daerah, sengketa batas wilayah antar daerah tak terelakkan. Beda pemahaman hingga rebutan sumber daya alam (SDA) menjadi pemicu.
|
| |
|
11 September 2007 |
Quo Vadis Otonomi Daerah |
|
Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengkaji kembali Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kesepakatan ini dipertegas oleh pemerintah bahwa revisi diperlukan kar |
| |
|
23 Agustus 2007 |
Perbedaan Pokok UU No. 22 1999 dan UU No. 32 2004 |
|
Untuk mem[permudah dalam mengkaji perbedaan antara UU 22 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2004, berikut dibuat dalam bentuk tabel.
|
| |
|
24 Agustus 2007 |
Revisi Total UU Pemda |
|
Keberadaan UU Pemda dinilai sentralistik, porsi desentralisasi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota teramputasi. Revisi UU Pemda Jilid II sebuah keniscayaan. |
| |
|
24 Agustus 2007 |
Menggugat Aturan Hukum Pilkada |
|
Pelaksanaan Pilkada hingga saat ini masih carut marut, kendati pelaksanaanya telah diatur dalam UU Pemda. Pastinya Pilkada selama ini diwarnai politik uang dan intervensi dari pemerintah, sehingga hasil Pilkada tidak berkualitas bahkan berakhir denga |
| |
|
28 Juli 2007 |
Agar OTDA Mencapai Sasaran |
|
Untuk meningkatkan kualitas Penerapan kebijakan Otonomi Daerah (OTDA), perlu evaluasi, positif dan negatifnya?
|
| |
|
12 Juli 2007 |
Beri Kesempatan Luas Bagi Daerah |
|
Jakarta, 21/6/2007 Kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya dipandang sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsip terhadap kepentingan ma |
| |
|
27 Juni 2007 |
Perlu penegasan Politik Hukum Otonomi Daerah |
|
Untuk meningkatkan kualitas Penerapan kebijakan Otonomi Daerah (OTDA), perlu evaluasi, positif dan negatifnya. Namun, yang lebih openting dimana adanya (kewenangan)otonomi daerah itu?
|
| |
| |
| |
